Aturan THR Karyawan Tunjangan Hari Raya (THR) Karyawan: Aturan dan Hak yang Perlu Diketahui
Aturan THR Karyawan: Hak Pekerja dan Kewajiban Pengusaha
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak setiap pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha menjelang hari raya keagamaan. Aturan THR karyawan telah diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2016. Oleh karena itu, pemahaman mengenai aturan THR karyawan sangat penting bagi pekerja dan pengusaha untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
Dasar Hukum Pemberian THR Karyawan
Pemberian THR karyawan didasarkan pada beberapa regulasi utama:
PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan – mengatur komponen upah sebagai dasar perhitungan THR.
Permenaker No. 6 Tahun 2016 – menjelaskan ketentuan teknis pemberian THR, termasuk kategori pekerja yang berhak menerima THR dan sanksi bagi pengusaha yang melanggar.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan – menegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan kesejahteraan kepada pekerja, termasuk dalam bentuk tunjangan hari raya.
Siapa yang Berhak Menerima THR Karyawan?
Berdasarkan aturan yang berlaku, pekerja yang berhak menerima THR meliputi:
Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus.
Pekerja yang masih memiliki hubungan kerja aktif saat THR diberikan.
Pekerja yang hubungan kerjanya berakhir dalam 30 hari sebelum hari raya tetap berhak atas THR.
Cara Menghitung THR Karyawan
Perhitungan THR didasarkan pada upah terakhir pekerja dengan ketentuan berikut:
Pekerja dengan masa kerja ≥ 12 bulan: Berhak menerima THR sebesar satu bulan gaji penuh.
Pekerja dengan masa kerja < 12 bulan: Berhak menerima THR secara prorata dengan rumus:
THR = (Masa Kerja/12) × Upah 1 Bulan
Komponen Upah dalam Perhitungan THR
Dalam menghitung THR, yang diperhitungkan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap, sesuai dengan Permenaker No. 6 Tahun 2016:
Upah tanpa tunjangan
Upah pokok + tunjangan tetap
Upah pokok + tunjangan tetap + tunjangan tidak tetap
Upah pokok + tunjangan tidak tetap (namun tunjangan tidak tetap tidak dihitung dalam THR)
Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan secara berkala tanpa dipengaruhi oleh kinerja atau kehadiran, seperti tunjangan jabatan atau tunjangan keluarga. Sementara itu, tunjangan tidak tetap seperti tunjangan kehadiran dan transportasi tidak dapat dihitung dalam THR.
Waktu Pembayaran THR Karyawan dan Sanksi Keterlambatan
Sesuai dengan Permenaker No. 6 Tahun 2016, THR harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Jika terjadi keterlambatan, perusahaan akan dikenakan:
Denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan.
Sanksi administratif, seperti teguran tertulis, pembatasan usaha, hingga pencabutan izin usaha jika terjadi pelanggaran berulang.
Kesimpulan
Memahami aturan THR karyawan sangat penting bagi pekerja dan pengusaha agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemberian tunjangan. THR adalah hak pekerja dan merupakan kewajiban pengusaha yang telah diatur dalam hukum. Dengan memahami peraturan ini, baik pekerja maupun pengusaha dapat memastikan hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
